BANGKA SELATAN - Sebanyak 7.724 masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan selama 9 bulan terakhir telah menerima bantuan sosial.
Jumlah masyarakat penerima bansos tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Bangka Selatan, Sumindar mengatakan jumlah tersebut berdasarkan DTKS di daerah itu yang mencapai sebanyak 33.195 orang.
Bansos diberikan meliputi bantuan tunai maupun non tunai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita sudah menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial, yakni bantuan tiga bulanan yang rutin diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Rabu (18/9/2024).
Menurutnya 7.724 orang yang mendapatkan bansos itu terdiri dari 2.226 orang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 5.498 orang penerima bantuan sembako.
Diakui dia, jumlah tersebut terhitung masih jauh dari total keseluruhan DTKS.
Namun sebagian masyarakat lainnya yang masuk DTKS sudah terbantu melalui bantuan lainnya yakni penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).
Hingga kini dari keseluruhan penduduk Kabupaten Selatan yang mencapai kurang lebih 200.000-an jiwa masih terdapat 154 kepala keluarga dinyatakan miskin ekstrem.
Data ini didasarkan pada usia, tempat tinggal, pendapatan, pekerjaan, kecakapan fisik dan jumlah tanggungan.
154 kepala keluarga miskin ekstrem ini juga terdata DTKS tahun 2024. DTKS ini bersumber dari input desa dan kelurahan se-Kabupaten Bangka Selatan yang terus diperbarui setiap tanggal 16-24 setiap bulannya.
“Pentingnya agar masyarakat proaktif memantau usulan-usulan tersebut. Karena dasar masyarakat memperoleh bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT-Red), PKH, BPJS kesehatan, dan PIP bersumber dari DTKS,” jelas Sumindar.
Di sisi lain pentingnya ketua RT, kepala lingkungan, kepala dusun, lurah, kepala desa hingga camat harus proaktif dan konsisten. Utamanya untuk menerus dalam memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Jika sudah keluar dari ketidak berdaya harus berani keluar dari DTKS serta berani menyampaikan setop bantuan sosial untuk keluarga miskin ekstrem. Pihaknya akan selalu konsisten melakukan pemetaan, pelayanan dan evaluasi terus-menerus menuju masyarakat Bangka Selatan mandiri, maju, berdaya dan sejahtera.
Pemerintah menargetkan tahun 2024 ini miskin ekstrem dapat turun sebanyak 104 keluarga menjadi 50 keluarga saja. Adapun program untuk menyentuh mereka diantaranya proteksi jiwa bagi pekerja rentan, melalui BPJS ketenagakerjaan.
Kemudian pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi-subsidi. Konkretnya adalah pasar murah, sembako murah dan sejenisnya. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sehingga berdampak kepada penurunan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar,” ucapnya.
Bukan hanya kepala daerah ataupun lurah yang aktif melihat warganya, semua pihak harus aktif memberikan informasi keluarga mana saja yang berhak menerima bantuan. Pihaknya menerima banyak laporan bahwa yang menerima bantuan rata-rata adalah masih keluarga, kerabat ataupun orang-orang terdekat saja.
“Oleh sebab itu kami meminta agar operator penginputan di desa atau kelurahan agar benar-benar memastikan apakah warga ini berhak menerima bantuan,” kata Sumindar.
Sumber: BANGKAPOS.COM
