Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak tokoh adat di berbagai
daerah, seperti Papua untuk membantu percepatan pembangunan daerah
tertinggal.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim itu, dalam keterangan yang
diterima di Jakarta, Kamis, selain sebagai penjaga dan penegak nilai
serta norma, tokoh adat juga berperan penting dalam mengonsolidasi
masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.
"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua
kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan, ini menjadi solusi
terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya dan umumnya
bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," kata dia.
Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat membuka acara Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (17/7).
Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak di Indonesia
memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam
percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal,
membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari
segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.
Ia menyampaikan bahwa pemilihan strategi pembangunan itu bernilai penting, karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat.
Kedua pihak, ujar dia, harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.
Kedua pihak, ujar dia, harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.
"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung
jawab kita semua agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan
antar-daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," kata dia.
Ke depan, Gus Halim berharap pemerintah mendatang dapat menuntaskan
masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia
Timur. Hal itu selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kebijakan pemerintah dapat
dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia
Timur.
Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan dan pemerataan dapat
menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan
mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.
Sumber: https://www.antaranews.com/
