Lensababel.com, Jakarta - Pada Jumat (07/06/2024), dalam acara Media Gathering di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan capaian 100 hari kerjanya sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Acara ini dihadiri oleh 150 perwakilan media nasional.
Selama 100 hari tersebut, AHY fokus pada tiga arahan utama Presiden: implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, revisi peraturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon, dan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga 31 Mei 2024, telah diterbitkan 62.753 Sertipikat Tanah Elektronik, dengan 42.951 di antaranya diterbitkan dalam 100 hari terakhir. Layanan pertanahan elektronik ditargetkan diterapkan di 104 Kantor Pertanahan se-Indonesia pada tahun 2024.
Mulai 1 Juni 2024, Sertipikat Tanah Elektronik diberlakukan untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, termasuk PTSL, Redistribusi Tanah, dan penyertipikatan aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD. AHY menyatakan bahwa transformasi digital ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan.
AHY juga menggarisbawahi revisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 untuk mendukung carbon trading. Pembahasan pra-Panitia Antar Kementerian (PAK) sedang berlangsung, dan diharapkan revisi ini segera disahkan untuk memberikan keuntungan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam program PTSL, dari target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024, sudah terdaftar 113,3 juta bidang tanah, dengan tambahan 2,4 juta bidang tanah terdaftar dalam 100 hari terakhir. Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan dari Bank Dunia atas pencapaian ini.
Selama 100 hari terakhir, program prioritas Kementerian ATR/BPN menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp215,8 triliun, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Rp1,4 triliun, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp5,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp596,7 miliar, dan Hak Tanggungan (HT) Rp208,1 triliun.
Hadir dalam acara ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, para pejabat tinggi lainnya, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti secara daring.
Sumber : Biro Humas Kementerian ATR/BPN
