Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) meminta pembangunan jalan tol trans Kalimantan dimulai di Kaltara dalam pertemuan dengan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR dan tim Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
"Pembangunan jalan tol Kalimantan adalah skenario jangka panjang, namun
Pemprov Kaltara meminta implementasinya dimulai dari Kaltara," kata
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Perkim Provinsi Kaltara, Erni di Tanjung
Selor, Senin.
Dinas PUPR Perkim Provinsi Kaltara bersama tim Kemitraan
Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan Direktorat Jalan
Bebas Hambatan Kementerian PUPR menggelar Focus Group Discussion (FGD)
di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Jumat (21/6).
FGD digelar untuk mendapatkan saran dan masukan Pemerintah Daerah dalam
penentuan skala prioritas penyusunan masterplan atau rencana induk
jaringan tol Kalimantan.
KIAT bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan
kebijakan, perencanaan, dan penyediaan infrastruktur, serta
berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
pengeluaran dan perencanaan infrastruktur.
Erni menjelaskan bahwa salah satu fokus area KIAT adalah transportasi,
meliputi pembangunan jaringan jalan, manajemen jaringan jalan, dan
mobilitas perkotaan.
"Selama ini, koridor pembangunan jalan paralel perbatasan dimulai dari
Kalbar, Kaltim, dan terakhir Kaltara. Kami ingin agar untuk akses tol
koridornya dimulai dari Kaltara," ujar dia.
Pemprov Kaltara juga meminta Pemerintah Pusat memprioritaskan
penyelesaian jalan paralel dan jalan akses perbatasan untuk
mengakselerasi pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk mewujudkan
pembangunan koridor jembatan Bulungan-Tarakan yang sangat dinanti
masyarakat.
Penyusunan rencana induk Jalan Tol Kalimantan perlu diintegrasikan
dengan rencana jaringan jalan arteri dan jalan kolektor yang menjadi
kewenangan Pusat maupun Daerah, serta memperhatikan arah pengembangan
wilayah berdasarkan tata ruang.
"Penyusunan masterplan adalah momentum tepat mengingat saat ini seluruh
daerah sedang menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka
menengah, termasuk Kaltara," tutur Erni.
Ia menyatakan, ada peluang bagi daerah memperoleh akses pembiayaan
infrastruktur melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) lewat program
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) yang difasilitasi
oleh KIAT.
"Contoh yang sudah dilakukan yakni di Provinsi NTB, dan ke depan, kami
akan mendorong agar Kaltara juga bisa memperoleh akses pembiayaan
tersebut," katanya.
Sumber: https://www.antaranews.com/
